Manokwari Selatan – Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial bersama Bank Mandiri menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Non-Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2026 secara langsung (door-to-door) di Distrik Dataran Isim, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran di tengah keterbatasan akses infrastruktur. Distrik Dataran Isim merupakan wilayah terluar di Manokwari Selatan dengan kondisi geografis ekstrem, minim akses transportasi darat, serta belum terjangkau jaringan telekomunikasi (blank spot).

PIC Bansos Bank Mandiri Manokwari, Novrianto Lefrand Titalessy, menyampaikan bahwa berdasarkan data alokasi, terdapat 21 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Dataran Isim. Petugas mendatangi langsung rumah warga berpatokan pada data By Name By Address (BNBA) Tahap 3 Tahun 2026.

“Melalui pendekatan door-to-door ini, kami telah berhasil menyalurkan hak kepada 18 KPM secara langsung. Sementara itu, 2 KPM dilaporkan sedang tidak berada di tempat saat petugas tiba, dan 1 KPM terkonfirmasi telah pindah domisili,” kata Novrianto.

Ia menegaskan, transparansi dan ketepatan sasaran tetap menjadi prioritas utama meskipun petugas harus menghadapi medan penyaluran yang berat.

Secara keseluruhan, Ketua Tim PKH Kabupaten Manokwari Selatan, Megawati Putri Rajab, mencatat terdapat 229 KPM PKH di Distrik Dataran Isim.
Dari jumlah tersebut, penyaluran untuk 21 KPM difasilitasi oleh Bank Mandiri, sedangkan sisanya dialokasikan melalui PT Pos Indonesia.

“Namun, penyaluran melalui PT Pos Indonesia dari pusat belum bisa dicairkan karena belum ada standing instruction,” ujar Megawati.

Dorong Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrem
Melihat kondisi di lapangan, Megawati menyoroti pentingnya pemutakhiran data kemiskinan ekstrem di wilayah pedalaman Papua Barat. Menurutnya, perluasan pendaftaran melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) sangat mendesak untuk dilakukan.

Ia menilai hampir seluruh masyarakat di Distrik Dataran Isim memenuhi kriteria untuk menerima bansos PKH maupun BPNT.

“Sangat dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, untuk menyelesaikan pendataan komprehensif di wilayah ini agar tidak ada masyarakat miskin yang tertinggal,” tegas Megawati.