Barru, Pojoksiar.com — Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran. Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Barru, Abubakar, di ruang data Kantor Bupati Barru, Selasa (10/3/2026).

Rapat yang digelar pada hari ke-20 Ramadan itu dihadiri unsur pemerintah daerah, para camat, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para koordinator wilayah dan kecamatan yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dalam arahannya, Abubakar menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar program yang digagas pemerintah pusat tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Semoga dengan rahmat Allah SWT dan sinergi kita semua, program strategis nasional ini dapat berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Abubakar.

Ia mengakui, pada tahap awal pelaksanaan program masih ditemukan kendala koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaksana di lapangan. Karena itu, komunikasi antara camat, perangkat daerah, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, hingga pengelola dapur pelayanan gizi perlu terus diperkuat.

Menurutnya, pelaksana program juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan camat sebagai pemangku wilayah serta melaporkan setiap perkembangan maupun kendala yang dihadapi di lapangan.

“Jika ada masalah, kita selesaikan bersama. Jangan saling menyalahkan, tetapi perkuat kerja sama,” katanya.

Dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah aspek teknis pelaksanaan program, mulai dari pengawasan kualitas bahan makanan, validasi data penerima manfaat, hingga mekanisme pelaporan yang transparan. Pengelola dapur layanan gizi atau SPPG diminta memastikan bahan makanan dari pemasok memenuhi standar kualitas dengan melakukan pengecekan langsung saat pengantaran.

Selain itu, pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh pelaksana program harus mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan, termasuk larangan bagi pihak tertentu yang terlibat dalam pengelolaan program untuk merangkap sebagai pemasok bahan makanan.

Validitas data penerima manfaat juga menjadi perhatian penting. Data tersebut harus memuat secara rinci peserta didik dari jenjang TK/PAUD hingga SD serta kelompok sasaran lainnya seperti ibu menyusui dan anak di bawah dua tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barru menekankan pentingnya penyusunan data penerima manfaat secara detail. Dari total 2.857 penerima manfaat yang tercatat, data harus mencakup jumlah peserta didik, kelompok sasaran khusus, serta tenaga pendidik yang terlibat.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Barru menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 17 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Barru dengan jumlah penerima manfaat mencapai 37.555 orang. Adapun lima SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan.

Pemerintah daerah menargetkan sebagian SPPG yang masih disiapkan dapat mulai beroperasi setelah Idulfitri sehingga jumlah penerima manfaat dapat terus meningkat menuju target lebih dari 54.000 orang di Kabupaten Barru.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus mendukung terwujudnya generasi sehat menuju visi Indonesia Emas 2045.